Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun alasannya menurut Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said untuk menunjang kesejahteraan para anggota DPRD agar tidak terjadi praktik korupsi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta. Adapun acara tersebut juga dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
“Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini,” kata Lukman.
Lukman pun kembali menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPRD sudah tidak mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun. Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan sejak era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD tidak pernah direvisi.
“Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa,” kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.
Respons Jokowi Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD.
PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.
"Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.
Namun, Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa diberlakukan sekarang.
Sebab, pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Jokowi meminta para anggota DPRD maklum dan bersabar.
"Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua pakai perasaan," ucap Jokowi.
Para anggota DPRD yang semula bersemangat pun mendadak kembali lesu.
Jokowi menyadari, PP ini sudah 13 tahun diperjuangkan oleh Adkasi. Ia juga pernah menjanjikan PP ini segera terbit.
Jokowi pun akhirnya menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini.
"Tetapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para anggota DPRD.
sumber : wawker.com